ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA SWP GERBANGKERTASUSILA PLUS
DOI:
https://doi.org/10.37932/j.e.v10i2.109Kata Kunci:
Kemandirian Keuangan Daerah, SWP Gerbangkertasusila Plus, Otonomi DaerahAbstrak
Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diterapkan di Indonesia sejak beberapa dekada yang lalu. Adanya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal di suatu daerah dan secara tidak langsung kebijakan ini diharapkan mampu untuk menurunkan angka ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun faktanya, meskipun kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, akan tetapi belum banyak daerah yang sudah mampu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode rasio kemandirian keuangan daerah, dengan periode waktu 2012-2017. Hasil yang diperoleh hanya ada dua daerah yang sudah melepaskan dana bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sepuluh daerah lainnya masih memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah harus mengembangkan potensi daerah yang sudah ada untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.
Unduhan
Referensi
Dizaji, Monireh dan Badri, Arash., Ketabforoush. 2014. The Effect of Exports Employment in Iran’s Economy. Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities:2(6),12.
Kuncoro, M. 2004. Pengaruh Desentraliasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Public Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Rahajeng, Anggia dan Kuncoro, Mudrajad. (2005). Peta dan Prospek Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia. Kompak No. 12 Januari – April, 15.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
__________________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.
Salvator, D. 1990. International Economics. New York: Edisi Ketiga. MacMicllan Publishing Company.
Sidik, Machfud. 2002. Kebijakan Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Seminar Nasional: Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Seluruh artikel yang diterbitkan dalam JEKOBIS: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
Lisensi ini memperbolehkan pengguna untuk menggandakan, mendistribusikan, serta mengadaptasi artikel untuk berbagai keperluan, termasuk tujuan komersial, dengan kewajiban mencantumkan atribusi yang sesuai kepada penulis dan JEKOBIS, menyertakan tautan ke lisensi CC BY-SA 4.0, serta menunjukkan perubahan apabila dilakukan. Setiap karya turunan harus didistribusikan di bawah lisensi yang sama.
Hak cipta setiap artikel tetap berada pada penulis, sementara hak publikasi pertama diberikan kepada JEKOBIS.
