PELAKSANAAN PENINGKATAN KEPATUHAN PELAPORAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)
DOI:
https://doi.org/10.37932/j.e.v8i2.43Kata Kunci:
LHKPN, Scope of Regional Agencies at the Directorate of Registration, Examination LHKPNAbstrak
This study aims to test and analyze the Implementation of Enhancing the Compliance of Reporting the Statutory Assets of State Assets (LHKPN) in the Scope of Regional Agencies at the Directorate of Registration and Examination of LHKPN. In this study the authors used a Qualitative Descriptive Data analysis method using the Interative Analysis model. The author uses the Triangulation technique to test the validity of the data that has been obtained during the study. Purposive Sampling Method is a sample determination technique with certain considerations. The results of the research prove that the level of LHKPN Reporting Compliance in the Scope of Regional Agencies has decreased from 2016-2017. This percentage can still increase if it is supported by the role and awareness of the Obligatory Report to report their assets and the commitment of the Regional Head / Head of Institution related to the application of sanctions for compulsory reporting who do not report LHKPN to the KPK. The next level of LHKPN Reporting Compliance in the Bangka Belitung Islands Provincial Government in 2017 has increased. Because since the beginning the Governor of the Bangka Belitung Islands Provincial Government has committed in the framework of preventing corruption, one of them is by reporting the LHKPN and issuing the Bangka Belitung Islands Governor Regulation No. 56 of 2017 concerning Management of State Organizer Asset Management in the Province of Bangka Belitung Provincial Government and issuing Circular Number : 840/0098 / VII / 2018 dated April 3, 2018 concerning the delay in payment of the Income Improvement Allowance (TPP).Unduhan
Referensi
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. (2016). Surat Edaran Nomor SE-08/01/10/ 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Penyelenggara Negara setelah Diberlakukannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.
Lexy J. Moleong, (2008), Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
Taylor (2014), Psikologi Sosial. Jakarta: Erlangga.
Shaw (2010), The Psylogy of Small Group Behaviour. New Delhi Mc Grow Hill Publishing Company Ltd.
Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Republik Indonesia. 2016. Peraturan Gubenur Kepulauan Bangka Beliung Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2020 Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Seluruh artikel yang diterbitkan dalam JEKOBIS: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0).
Lisensi ini memperbolehkan pengguna untuk menggandakan, mendistribusikan, serta mengadaptasi artikel untuk berbagai keperluan, termasuk tujuan komersial, dengan kewajiban mencantumkan atribusi yang sesuai kepada penulis dan JEKOBIS, menyertakan tautan ke lisensi CC BY-SA 4.0, serta menunjukkan perubahan apabila dilakukan. Setiap karya turunan harus didistribusikan di bawah lisensi yang sama.
Hak cipta setiap artikel tetap berada pada penulis, sementara hak publikasi pertama diberikan kepada JEKOBIS.
