ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DOI:
https://doi.org/10.37932/ja.v10i2.345Keywords:
Barang Milik Negara, SIMAK BMNAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN dan efektifitas aplikasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan penatausahaan BMN berupa aset tetap dan efektivitas SIMAK BMN pada satuan kerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan cukup optimal namun perlu ada perbaikan seperti masih ditemukan asset yang belum tercatat dalam Daftar Barang di Ruangan (DBR) dan Daftar Barang di Luar Ruangan (DBL), permasalahan pemutakhiran data asset, penyimpanan dokumen BMN, tindak lanjut inventarisasi asset yang tidak ditemukan, dan masalah sumber daya manusia. Diharapkan kebijakan mengenai penataan BMN selanjutnya memperbaiki temuan penelitian diatas sehingga dapat meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas penyelenggaraan entitas publicReferences
Amaliah, Tri H., Husain, Siti P., & Selvianti, Ni Wayan (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi, 120-131
Arimbi, D. C. (2019). Pengaruh Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Aset Tetap Terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Kota Palembang (Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Sriwijaya)
Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan. Mei 20, 2019. https://www.bpk.go.id/assets/files/lkpp/2018/lkpp_2018_1559104799.pdf
Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1997). Qualitative research for education. Boston, MA: Allyn & Bacon.
Fakhrudin, Agus. (2016). Analisis Penatausahaan Aset Tetap Di Kabupaten Jember. Jember: Universitas Jember.
Ferawati. (2012). Analisis Penatausahaan Aset Tetap dan Penerapannya melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Studi Kasus pada Satuan Kerja PPPTMGB “LEMIGAS”. Jakarta: Universitas Indonesia.
Fitria, Rohmi. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal BMD terhadap Efektifitas Pengelolaan BMD. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
Gubali, M., Tinangon, J., & Pusung, R. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(3), 216-224.
Hidayat, Muchtar. 2011. Manajemen Aset (Privat dan Publik). Yogyakarta: LaksBang.
Hilman, Fairoza. (2013). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang. Padang: Universitas Negeri Padang.
Kartikahadi, Hans & Sinaga, Rosita Uli dkk. (2012). Akuntansi Keuangan. Jakarta:Salemba Empat.
Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Nomor 181. November 28, 2016. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/peraturan/detail/pmk-nomor-181pmk062016
Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat Nomor 213. Desember 31, 2013. http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pmk_213_13.pdf
Khusnah, Basariyatul. (2017). Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Muindro, R. (2008). Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Mitra Wicana Media. Jakarta.
Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Nomor 27. April 24, 2014. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf
Pemerintah RI, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara Nomor 71. Januari 14, 2004. http://www.anggaran.depkeu.go.id/peraturan/UU%201%20%20%20-%202004%20-%20Perbendaharaan%20Negara.pdf Pemerintah RI, Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71. Oktober 22, 2010. http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf
Purhantara, Wahyu. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Puspitarini, Intan., Firmansyah, Amrie., & Handayani, Dian. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pengelolaan Barang Milik Negara. Profesionalisme Akuntan Menuju Sustainable Business Practice, 2252-3936.
Ramdany. 2017. Effectiveness of Internal Control, Good Governance and Accounting Information Quality on Budgetary Discipline. International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 12, Issue 1 (April).ISSN 2289-1552
Saragih, Risma (2017). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. Jurnal Administrasi Publik, 2548-7787.
Satori, Djaman., & Komariah, Aan. 2011.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Setiadi, I., Palampanga, A. M., & Yusnita, N. (2018). Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. Jurnal Katalogis, 6, 10-20.
Siregar, D. (2004). Manajemen Aset. Jakarta. Satyatama Graha Tara.
Supit, P.T., Tinangon, J.J., & Mawikere, L.M. (2017). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Menurut PP NO. 27 Tahun 2014 pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Manado. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 12(2),276-285.
Widodo, Tri., & Dev, M. E. (2013). Efisiensi Penatausahaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues) (Doctoral dissertation, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada)
Downloads
Published
Issue
Section
License
License Terms