ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DAN KOTA SWP GERBANGKERTASUSILA PLUS
DOI:
https://doi.org/10.37932/j.e.v10i2.109Keywords:
Kemandirian Keuangan Daerah, SWP Gerbangkertasusila Plus, Otonomi DaerahAbstract
Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diterapkan di Indonesia sejak beberapa dekada yang lalu. Adanya kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian fiskal di suatu daerah dan secara tidak langsung kebijakan ini diharapkan mampu untuk menurunkan angka ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Namun faktanya, meskipun kebijakan ini sudah berjalan cukup lama, akan tetapi belum banyak daerah yang sudah mampu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten dan Kota SWP Gerbangkertasusila Plus Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode rasio kemandirian keuangan daerah, dengan periode waktu 2012-2017. Hasil yang diperoleh hanya ada dua daerah yang sudah melepaskan dana bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sepuluh daerah lainnya masih memerlukan bantuan dana dari pemerintah pusat. Maka pemerintah daerah harus mengembangkan potensi daerah yang sudah ada untuk dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya.References
Dizaji, Monireh dan Badri, Arash., Ketabforoush. 2014. The Effect of Exports Employment in Iran’s Economy. Merit Research Journal of Art, Social Science and Humanities:2(6),12.
Kuncoro, M. 2004. Pengaruh Desentraliasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Public Kabupaten/Kota di Pulau Jawa. Tesis. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Rahajeng, Anggia dan Kuncoro, Mudrajad. (2005). Peta dan Prospek Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia. Kompak No. 12 Januari – April, 15.
Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
__________________. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.
Salvator, D. 1990. International Economics. New York: Edisi Ketiga. MacMicllan Publishing Company.
Sidik, Machfud. 2002. Kebijakan Implementasi dan Pandangan Ke Depan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Seminar Nasional: Menciptakan Good Governance Demi Mendukung Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright Notice
Copyright
Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgment of initial publication in this journal.
Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges and earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
License
You are free to:
- Share — copy and redistribute the material in any medium or format
- Adapt — remix, transform, and build upon the material
- for any purpose, even commercially.
Under the following terms:
-
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.
-
ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original.
- No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.
Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Majemen is licenced under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
Privacy Statement
The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.