ANALISIS INFORMASI KEUANGAN DALAM MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DOI:
https://doi.org/10.37932/ja.v11i2.607Keywords:
Analisis Informasi Finansial, Performa Finansial, Pemerintah KabupatenAbstract
Riset ini bertujuan untuk menganalis performa finansial Penyelenggara wilayah dilihatdari:(1) SkalaOtonomiFinansialWilayah,(2) Skala KetidakmandirianFinansialWilayah,(3) Skala UkuranDesentralisasiFiskus,(4) Skala Keefektifan PAD, (5)Skala Keefisienan PAD, (6)Skala Keefektifan Fiskus wilayah, (7)Skala Keefisienan Fiskus wilayahdan(8) SkalaUkuranSumbanganBUMD.Risetini merupakanrisetdeskriptif kuantitatifdenganSubjekRisetinformasiFinansialpenyelenggara wilayahKabupaten Dairi Tahun 2013-2020, dan objek risetInformasi RealisasiAnggaran, Neraca, danInformasi RincianPemasukanPADKabupaten. Teknikpengumpulandatayang dipakaiadalahmetode dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis skala finansial. Hasil riset menunjukanPerforma Finansial Penyelenggara wilayah KabupatenDairi tahun2013-2020: (1) Skala OtonomiFinansialmasihsangatrendahsekalidengannilairata-rata sebesar 9,40%,(2)SkalaKetidakmandirianFinansialWilayah sangat tinggidengannilairata-rata sebesar80,54%,(3) Skala UkuranDesentralisasiFiskus dengan rata-ratasebesar6,89%sehingga dapatdinyatakan rendah sekali.(4) Skala Keefektifan PAD pada tahun2013-2020 mengungkapkan nilairata-rata sebesar 97,44% dan masukdalamukurancukup.(5) Skala Keefisienan PAD didapat sangatefisiendengannilairata-rata sebesar 0,92%.(6) Skala Keefektifan Fiskus sebesar 96,28%danmasukdalam ukurancukupefektif.(7) Skala Keefisienan Fiskus wilayahdengannilairata-rata sebesar 6,54% dapat nyatakn efisien (8) UkuranSumbanganBUMD dengan nilairata-rata sebesar 13,23% bisa disebutkan bahwa sumbangan BUMD terhadap Penghasilan asli wilayah sangat rendah.ANALISISINFORMASIKEUANGAN DALAM MENGEVALUASIKINERJAPEMERINTAH KABUPATENDAIRIReferences
Abdul Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Penerbit Salemba Empat.
Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Ganec Swara, 4(3), 75–86.
Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
Munandar, A. (2017). Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. Tesis.
PP. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e81db95b48b810c0bd303833303537
Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 11(1), 184–195.
Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 91–98. https://doi.org/10.18196/jati.010210
Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, 6(5), 2360–2387.
UU, R. (2014). UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf
UU RI. (2004). UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
License Terms
